Siapa Musuh Hidyat Nur Wahid?

Sungguh menarik apa yg dikatakan CSIS, bahwa sosok pribadi yang cerdas, amanah, dan yang pasti sederhana dibilang memiliki aura negatif. Aneh tapi inilah manusia. Bisa mengeluarkan pendapat sangat tidak berdasar dan cenderung ada pesanan.

Tapi kita semua sudah tahu, siapa yang sebenarnya cinta NKRI, mengamalkan Pancasila, dan kebhinekaan. Kalau CSIS punya bukti tunjukan pada kami, bahwa HNW pernah ingin keluar dari NKRI, atau ingin mengubah Pancasila? Yang ada dan yang terjadi adalah sosok HNW itu sangat cinta dengan negerinya dan sangat mengamalkan Pancasila.

Itu sudah terbukti kalau sosok HNW tidak korupsi, sederhana, menentang penjajahan, dan juga tidak pernah menjual aset negara dan kalau kita tahu sendiri jika HNW pernah memakai kaos kaki yang berlubang waktu silaturrahim ke rumah mantan ketua MUI Bali.

Itu sangat beda dengan para tokoh ataupun apa saja yang dengan lantang mengatakan NKRI, Pancasila harga mati, tetapi mereka dengan cuek dan tanpa beban dosa melakukan korupsi, menjual aset negara (lihat semua perusahaan migas diindonesia siapa yg menguasai? Kenapa pemimpin kita walaupun dari militer tidak bisa mengambil alih? ) Dan siapa juga yang dulu pernah melakukan penculikan para aktifis? pakah mereka yang katanya menghormati pluralisme! Yang jelas HNW adalah musuh zionis Yahudi bukan musuh kita, karena HNW tidak pernah mendukung pergerakan Yahudi Internasional terutama di NKRI.

Anis: Saatnya PKS Memimpin Indonesia

INILAH.COM, Makassar - Sekjen DPP PKS Anis Matta menegaskan bahwa sudah saatnya kader PKS memimpin bangsa Indonesia. Sebab, kader-kader PKS memiliki syarat untuk memimpin Indonesia.

Menurut Anis, ada dua syarat agar sebuah bangsa dapat memimpin dunia, yaitu harus ada pemimpin dan juru bicara. “Kedua syarat ini ada di Indonesia, dan dengan mudah didapatkan dalam diri kader-kader PKS," ucapnya, di acara Maulid Nabi Muhammad SAW, di GOR, kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Sabtu (14/3).

Karena itu, katanya, kemenangan PKS akan membuat Indonesia menjadi barometer peradaban semua bangsa. Sebab, kemenangan PKS di Indonesia dinilainya sebagai kemenangan nilai-nilai kemanusiaan.

"Kemenangan partai ini juga berarti kemenangan nilai-nilai universal di seluruh dunia. Sehingga semua yang kita lakukan untuk meraih kemenangan di negeri ini adalah bagian dari pekerjaan besar memenangkan peradaban dan nilai kemanusiaan di bumi ini," papar Anis.

Lebih lanjut, ia meyakini bahwa Allah SWT mendidik bangsa Indonesia dengan cara yang unik dan terbaik. Bahwa semua krisis yang melanda negeri ini adalah salah satu cara untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang kuat, dewasa, dan disegani di dunia.

" Karena itu, yang layak memimpin bangsa ini adalah orang-orang yang bersyukur. Orang-orang yang senantiasa bersujud," ujarnya.[nuz]

Dipimpin PKS, RI Seperti Malaysia

Dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi, Indonesia akan mencapai kemajuan seperti yang telah dicapai oleh Malayasia, jika Indonesia dipimpin oleh PKS.

Hal tersebut disampaikan Syed Nuh Assegaf, dosen bidang Industri Pesawat Universitas Islam Antar Bangsa Malaysia sesuai mengisi seminar Memperjuangkan Masyarakat Madani

yang di gelar oleh PKS Belanda, di Utrecht, Belanda, Minggu 15/03.

Menurut Syed Nuh, prediksi tersebut diperoleh setelah mempelajari platform kebijakan PKS, yang menurutnya hampir sama seperti platform yang diperjuangkan pemerintahan Malaysia di era 70-an , antara lain dalam hal manajemen teknologi yang bersih yang terlepas dari kepentingan sepihak dan transfer teknologi atau riset.

"Dua hal tersebut jika sepenuhnya dijalankan maka akan membuat Indonesia bisa mengejar ketertinggalannya di bidang IPTEK," ujar Syed Nuh Assegaf yang mengaku pernah berkunjung ke IPTN.

Menurutnya, Indonesia pernah menjadi negara yang besar yang disegani dunia di segala bidang maka suatu saat itu, jika Indonesia dikelola oleh orang-orang yang paham teknologi dan menjalankan nilai-nilai kebajikan maka, Indonesia akan mencapai puncak kejayaannya.

Seminar tersebut berlangsung meriah, dengan dihadiri para peserta seminar yang dating dari berbagai wilayah Belanda dan Belgia. Panitia sempat menampilkan Tim Nasyid Suara

Keadilan Nederland, yang membuat peserta seminar berkaca-kaca saat didendangkan lagu Indonesia Tanah Air Beta.

Tifatul: Jangan Pilih Koruptor!

INILAH.COM, Jakarta - Parpol peserta pemilu bergantian berorasi saat mendeklarasikan kampanye damai. Presiden PKS Tifatul Sembiring dalam orasinya menyerukan agar koruptor tidak dipilih demi perbaikan bangsa.

"Jangan memilih koruptor," ujar Tifatul saat berorasi di Arena PRJ, Kemayoran, Jakarta, Senin (16/3). Pemilu, imbuhnya, harus memberi perbaikan bagi rakyat dan bangsa Indonesia.

Tifatul juga mengingatkan semua kader parpol peserta pemilu untuk mempertanyakan makna pemilu ini. Jangan sampai berhura-hura dalam pesta demokrasi, tapi tidak bisa berdampak pada perubahan.

"Kami mengimbau, mari kita betul-betul berkampanye dengan damai. Bila ada masalah di lapangan, lebih baik langsung dibicarakan. Jangan sampai berlanjut pada kader masing-masing partai dan berakhir di jalan," kata Tifatul.

Sedangkan dari Partai Golkar, yang berorasi adalah Tantowi Yahya. Musisi country ini menyatakan Golkar milik semua golongan, menjunjung pluralisme, tidak hanya memperjuangkan masyarakat atau golongan tertentu, melainkan semua komponen dan golongan, agar rakyat Indonesia sejahtera.

"Golkar bertekad dalam Pemilu 2009 menjadi pemilih yang adil, bermartabat, berbudaya, jujur dan adil. Mari kita dukung kampanye yang damai," kata Tantowi.

PDIP dalam orasi yang disampaikan Sonny Keraf menyampaikan keluhan yang ada di masyarakat adalah kemiskinan, pengangguran, dan stabilitas harga-harga. "Masalah bangsa yang belum terselesaikan yaitu belum menyejahterakan dan mencerdaskan rakyat," ujarnya.

Sementara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dalam orasinya menyatakan bangsa ini menghadapi persoalan, belum memiliki kemandirian yang kokoh karena manajemen bangsa yang kurang baik. Hal ini menimbulkan kemiskinan dan pengangguran.

"Ke depan, kita berharap bangsa ini bisa berdiri sendiri untuk menyongsong Indonesia yang lebih baik. Indonesia yang memberikan keadilan," ucap Muhaimin.

Ketua Umum Partai Hanura Wiranto dalam orasinya menyampaikan pemilu adalah momen yang sangat penting. Tujuannya untuk memilih pemimpin yang bisa keluar dari masalah seperti krisis ekonomi. Untuk memperbaikinya, kita perlu pemilu yang jujur, aman dan damai.

"Maka itu, tidak gampang menciptakan pemilu yang tertib damai, dan jujur. Tetapi saya yakin kita bisa menyelenggarakan pemilu yang damai dan berkualitas. Kami mengharapkan KPU tidak memberikan sesuatu apapun yang bisa menodai pemilu 2009. Kami telah melakukan pencegahan dalam Poros Penegak Kebenaran untuk mengawal pemilu dari kecurangan," ujarnya.

Sedangkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dalam orasinya mengingatkan rakyat butuh perubahan, harga sembako semakin melambung, harga BBM sulit dijangkau, biaya pendidikan mahal, dan pekerjaan sulit didapat.

"Apakah ini keadilan sosial? Kita perlu haluan baru. Gerindra merupakan partai haluan baru. Utang luar negeri akan dihapuskan, kekayaan alam bangsa harus diselamatkan, ekonomi kerakyatan dikembangkan, kemandirian energi lewat energi panas bumi diciptakan," urai Fadli Zon. [sss]

Warna-Warni PKS Gapai Kekuasaan

INILAH.COM, Jakarta - PKS kembali menampilkan karakteristiknya, yakni gemar memperlihatkan kontroversi. Kali ini memoles diri dengan 4 warna parpol lainnya, PKS berupaya menggapai kekuasaan.

Menurut pengamat komunikasi Universitas Indonesia (UI), Ibnu Hamad, tampilan 4 warna PKS dalam konteks politik terutama elit parpol adalah kesiapannya untuk berkoalisi dengan pihak manapun. Sehingga, dengan begitu memosisikan partai dakwah ini sebagai partai terbuka (inklusif).

"Ini bagian dari pragmatisme politik saja untuk mengejar target perolehan suara. Jadi bagian dari target politik mengejar kekuasaan," ujar pengajar FISIP UI ini kepaa INILAH.COM di Jakarta, Rabu (18/3).

Sedangkan dalam konteks politik masyarakat, tutur Hamad, untuk meraih dukungan sebanyak-banyak dari pemilih. Disamping pendukung fanatik yang dimiliki partai berlambang setangkai padi diapit dua bulan sabit ini.

Mengenai langkah tersebut dapat efektif menjaring suara dan targetnya, Hamad mengakui sangat tergantung dari pemahaman masyarakat. Sebab masyarakat agak kurang bersahabat dengan simbol-simbol atau pemaknaan seperti yang ditampilkan PKS.

"Pemahaman masyarakat terhadap iklan simbol PKS justru ketika iklan tersebut dibicarakan. Jadi pehamanan itu baru didapat setelah diwacanakan atau diperbincangkan. Slam itu belum ada tidak akan efektif," tandas salah satu profesor termuda di UI ini. [jib]

Kader PKS, Satu-satunya Yang Kembalikan gratifikasi ke KPK

Lebih bersyukur lagi karena satu orang kader itu menjadi satu-satunya anggota DPRD II Sumenep yang mengembalikan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Meski jumlahnya kecil bagi sebagian orang, tapi itu sangat berarti karena telah menghentikan praktek penyimpangan kekuasaan yang berlangsung di Sumenep selama ini,” jelas Caleg DPR RI untuk Dapil Jawa Timir XI (Madura).

PK-Sejahtera Online: [Sumenep, 16/3/2009] Soal gratifikasi ternyata masih ditanggapi
berbeda oleh pejabat publik, terutama mereka yang berada di daerah..
Contohnya di Kabupaten Sumenep, dari 45 anggota DPRD II ternyata hanya
1 (baca: satu) orang yang mengembalikan gratifikasi sepanjang masa
dinas hampir lima tahun. Hal itu terungkap dalam “Dialog dan Ikrar
Antikorupsi” di gedung PKPRI Sumenep, Ahad (15/3) pagi. Acara yang
dihadiri 500 orang warga lintas partai dan kelompok itu menampilkan
pembicara: Drs. Sapto Waluyo (Anggota Majelis Pertimbangan Pusat PKS),
H. Nur Asyur (Anggota DPRD II Sumenep), Drs. Mohammad Saleh (Inspektur
Kabupaten Sumenep), KH Muh. Yasin, MHI (Ketua MUI Sumenep).

“Kami bersyukur memperoleh 1 kursi DPRD di Kabupaten Sumenep. Itu
tanda kepercayaan masyarakat,” ujar Sapto. ”Lebih bersyukur lagi
karena satu orang kader itu menjadi satu-satunya anggota DPRD II
Sumenep yang mengembalikan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan
Korupsi. Meski jumlahnya kecil bagi sebagian orang, tapi itu sangat
berarti karena telah menghentikan praktek penyimpangan kekuasaan yang
berlangsung di Sumenep selama ini,” jelas Caleg DPR RI untuk Dapil
Jawa Timir XI (Madura).

Anggota DPRD Sumenep itu bernama Nur Asyur, yang baru menjabat wakil
rakyat sejak Agustus 2008 lewat pergantian antar waktu. Dalam dua
bulan pertama tugasnya di gedung parlemen lokal, Nur mengalami dan
menyaksikan praktek yang menggelisahkan hatinya: pemberian insentif
dari pejabat eksekutif yang menjadi mitra kerja DPRD dalam setiap
rapat atau kunjungan kerja. “Jumlahnya mungkin tidak seberapa, hanya
Rp 1-3 juta per kepala. Tapi, kalau dilakukan rombongan (5-10 anggota
Komisi DPRD) dan secara rutin, maka bisa dikalkulasi dana daerah yang
keluar untuk tujuan menyimpang itu,” papar Nur. Dalam suatu rapat atau
kunjungan Komisi DPRD, pejabat Dinas Pemda harus menyiapkan Rp 25-30
juta dana pelicin agar kebijakan/programnya disetujui wakil rakyat.

Karena bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
PKS, serta dilarang oleh UU Antikorupsi, maka Nur berangkat ke Jakarta
pada bulan Oktober untuk mengembalikan gratifikasi yang diperoleh
sebagai anggota DPRD. “Saya sempat bingung saat itu, karena tidak
pernah berkunjung ke kantor KPK. Atas petunjuk Pak Sapto, maka saya
bisa mengontak Direktur yang menangani masalah gratifikasi.. Bersama
saya ikut antri mantan Menteri yang akan diperiksa dan beberapa
pejabat DPRD dari daerah lain yang mau melapor. Mereka membawa amplop
yang tebal-tebal, sementara saya hanya menyerahkan amplop senilai Rp
2,5 juta,” Nur bercerita, yang disambut tawa riuh para hadirin.

”Petugas KPK bertanya, apa cuma sebesar itu gratifikasi yang diterima?
Saya jawab, ya karena baru bertugas dua bulan. Lalu ditanya lagi,
berapa ongkos dari Sumenep ke Jakarta? Saya bilang, lebih besar
sedikit dari dana yang dikembalikan, karena saya harus naik pesawat
mengejar waktu sebelum batas akhir satu bulan masa pelaporan,” kisah
Nur dengan lugu. Petugas KPK menerima dana itu dan memberikan tanda
terima. Di masa yang akan datang, KPK memberikan kemudahan agar Nur
dapat menulis laporan dari Sumenep dan mengirim dana gratifikasi via
rekening khusus KPK. Dengan begitu kewajiban sebagai pejabat publik
yang amanah dapat dilaksanakan, tanpa keluar ongkos tambahan.

Inspektur Kabupaten Sumenep, Mohammad Saleh, mendukung inisiatif kecil
anggota DPRD asal PKS. Hal itu menandakan bahwa upaya pembentukan zona
antikorupsi di kalangan birokrasi mungkin direalisasikan. ”Walau hanya
satu orang anggota DPRD, tindakan itu mempengaruhi institusi secara
keseluruhan. Apalagi, jika PKS nanti mendapat dukungan besar dan bisa
membentuk satu fraksi, maka dampak kebijakan bisa lebih luas lagi,”
Saleh menegaskan. Ia mengimbau agar anggota DPRD dari partai lain
melakukan tindakan serupa, pencegahan korupsi mulai dari diri sendiri
dan dari hal yang kecil. “Tindakan Nur Asyur harus didukung, bukan
malah dicemooh atau diisolasi, karena lingkungan yang permisif akan
membuat korupsi lebih merajalela,” Saleh menyimpulkan.

Praktek korupsi, menurut Saleh, bisa bermula dari pejabat eksekutif
yang ingin memuluskan program dan anggaran dinasnya agar disetujui
DPRD. Namun, bisa juga karena anggota DPRD yang meminta atau
mendesakkannya. Banyak kebutuhan politik yang tidak dapat dipenuhi
secara wajar, misalnya, dana kampanye yang sangat besar atau
permintaan konstituen yang bertubi-tubi. Politisi yang amanah akan
berusaha mencari akal untuk mendapat dana halal, sementara politisi
nakal akan mencari siasat untuk menyimpangkan uang rakyat.

”Di situlah, masalah gratifikasi memperlihatkan urgensinya. Harus
dicegah sejak dini, sebab kemungkaran kecil yang dibiarkan akan
semakin membesar, lalu dianggap sebagai kebiasaan yang tidak
bermasalah,” kata Kiai Muhammad Yasin dari MUI Sumenep. Kiai Yasin
salut kepada kader PKS yang bersusah-payah mengembalikan dana haram.
Itu sesuai dengan peringatan Nabi Muhammad Saw dalam suatu hadits yang
mengecam tindak pengkhianatan terhadap amanah publik. ”Sesungguhnya
fasilitas wakil rakyat sudah lebih dari mencukupi. Mereka mendapat
gaji yang besar, tunjungan perumahan atau kendaraan, bahkan asuransi
kesehatan untuk diri dan keluarganya. Belum lagi, tunjangan dinas
untuk melaksanakan tugasnya. Bahkan, di masa reses, masih dibiayai
negara untuk berkunjung ke daerah pemilihan.”

Sebagai bentuk komitmen kolektif, seluruh Caleg PKS dari tingkat
pusat, provinsi dan kabupaten membacakan ”Ikrar Antikorupsi”.
Sebenarnya ikrar tertulis telah ditanda-tangani semua caleg PKS di
seluruh Indonesia di atas kertas bermaterai, saat mereka mendaftarkan
diri ke Komisi Pemilihan Umum, karena itu merupakan syarat yang
ditetapkan PKS secara nasional. Namun, ikrar itu dibacakan ulang di
hadapan publik, agar masyarakat bisa mengawasi praktek setiap caleg di
daerah masing-masing. Ikrar sederhana, meski tak mudah mewujudkannya,
karena godaan ada di mana-mana.***

Revisi Kampanye: PPP Kacau, PKS Tenang

INILAH.COM, Jakarta - Kampanye damai yang diikrarkan parpol tak menemukan bukti di lapangan. Di hari pertama, partai politik bahkan sudah kisruh dengan KPU. Pemicunya tak lain jadwal kampanye yang mendadak direvisi. Ditengarai, perubahan itu terkait dengan penyesuaian jadwal cuti SBY.

Kenaifan KPU menyangkut jadwal kampanye itu kini langsung dirasakan partai politik. Para peserta pemilu itu kerepotan dengan jadwal kampanye baru yang resmi dimulai Senin (16/3) hingga 5 April mendatang.

Namun KPU punya dalih. Naifnya, dalih yang muncul terasa tak masuk akal. KPU bilang jadwal harus direvisi karena terjadi kesalahan pada proses pencetakan jadwal. “Yang di-print ada kesalahan,” kata Ketua KPU A Hafiz Anshary, Selasa (17/3) di Jakarta.

Hafiz menjelaskan, dalam SK bernomor 173 (tentang jadwal kampaye partai politik, red) terjadi kesalahan oleh pihak Pokja Kampanye KPU. Meskipun begitu, karena mendapat protes keras dari sejumlah partai politik, KPU tampaknya keder juga.

“Besok (Rabu, 18/3) semua parpol akan diundang untuk menyelesaikan jadwal kampanye ini,” terang gurubesar IAIN Antasari Banjarmasin ini. Menurut Hafiz, dalam pertemuan itu akan disinkronkan semua jadwal partai politik agar tidak mengacaukan jadwal.

SK KPU NO 173/2009 adalah hasil revisi SK KPU No 115/2009. Perubahan SK tersebut diperbaiki, karena belakangan diketahui terdapat partai yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Kemudian KPU mengeluarkan SK baru 173/2009 tertanggal 13 Maret 2009. Namun, dalam SK terbaru tersebut ternyatamasih ditemukan kesalahan yang sama.

Namun jelas perubahan itu sangat merepotkan parpol. Sejumlah pengurus partai politik peserta pemilu menilai perubahan jadwal kampanye rapat umum yang ditetapkan KPU itu sangat mengganggu persiapan kampanye mereka di daerah-daerah.

“Persiapan kita terganggu karena menyangkut izin, teknis lapangan, dan anggaran,” kata Sekjen PPP Irgan Chairul Mahfiz.

Namun bagi PKS perubahan jadwal kampanye partai politik tak banyak menganggu jadwal. Meski masih menggunakan SK KPU 115/2009 (jadwal lama), PKS tetap bisa mensosialisaikan programnya. “Memang agak menganggu, tapi kami masih bisa berpatokan pada jadwal lama,” kata Humas DPP PKS Mabruri, Selasa (17/3).

Menurut dia, setelah pihaknya membandingkan jadwal kampanye lama dan jadwa baru, meski terjadi perbedaan namun tidak secara keseluruhan mengalami perubahan. “Sebenarnya tidak signifikan perubahan jadwal itu bagi PKS. Seperti kampanye hari ini semua seusai jadwal lama,” katanya.

Selasa (17/3) ini beberapa petinggi PKS berkampanye sesuai jadwal lama yang dikeluarkan KPU. Seperti anggota Majelis Syura DPP PKS Hidayat Nur Wahid kampanye di Yogyakarta. Sedangkan Presiden PKS Tifatul Sembiring melakukan kampanye di Kepulauan Riau.

Selain partai politik, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nur Hidayat Sardini juga menyayangkan keruwetan jadwal kampanye partai politik. Padahal, menurut dia, KPU memiliki cukup banyak waktu untuk menyusun jadwal kampanye secara komperhensif.

“Kampanye pemilu kali ini ‘kan sembilan bulan, harusnya KPU memiliki banyak waktu untuk menyusun jadwal kampanye. Sepertinya KPU menyia-nyiakan waktu yang banyak itu,” katanya, Selasa (17/3).

Sementara, kalangan Istana membantah keras tudingan campur tangan Istana atas perubahan jadwal kampanye yang disesuaikan dengan cuti Presiden SBY. Jubir Kepreresiden, Andi Mallarangeng menegaskan tidak mungkin intervensi perubahan jadwal dilakukan kalangan Istana.

“Tidak benar (intervensi KPU). Kami menghargai independensi KPU. Justru kami yang akan menyesuaikan diri dengan keputusan KPU,” tandasnya dalam pesan singkat. [P1]

Kader PKS Layak Memimpin Bangsa

INILAH.COM, Makassar - Partai Keadilan Sejahtera mengklaim memiliki kader-kader andalan yang memenuhi semua syarat untuk memimpin bangsa. Oleh karenanya, kata Sekjen PKS Anis Matta, sudah saatnya bangsa Indonesia dipimpin oleh politisi kader PKS.


Menurut Anis, ada dua syarat agar sebuah bangsa dapat memimpin dunia, yaitu harus ada pemimpin dan juru bicara. "Kedua syarat ini ada di Indonesia, dan dengan mudah didapatkan dalam diri kader-kader PKS," kata Anis di acara Maulid Nabi Muhammad SAW, di GOR, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Sabtu (14/3).


Karena itu, katanya, kemenangan PKS akan membuat Indonesia menjadi barometer peradaban semua bangsa. Sebab, kemenangan PKS di Indonesia dinilainya sebagai kemenangan nilai-nilai kemanusiaan.


"Kemenangan partai ini juga berarti kemenangan nilai-nilai universal di seluruh dunia. Sehingga semua yang kita lakukan untuk meraih kemenangan di negeri ini adalah bagian dari pekerjaan besar memenangkan peradaban dan nilai kemanusiaan di bumi ini," papar Anis.


Lebih lanjut, ia meyakini bahwa Allah SWT mendidik bangsa Indonesia dengan cara yang unik dan terbaik. Bahwa semua krisis yang melanda negeri ini adalah salah satu cara untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang kuat, dewasa, dan disegani di dunia.


"Karena itu, yang layak memimpin bangsa ini adalah orang-orang yang bersyukur. Orang-orang yang senantiasa bersujud," ujarnya. [nuz]

http://pemilu.inilah.com/berita/2009/03/15/90705/kader-pks-layak-memimpin-bangsa/

PKS Seperti Tim Bola Jerman

World Cup 1998 Jerman hancur-hancuran karena pasukan tua Jerman sudah habis dan segera angkat koper di putaran kedua setelah digebuk pasukan muda Kroasia 3-0. Tahun 1998 itu bagai reformasi sepakbola Jerman, Euro 2000 malah tambah parah, Jerman tidak lolos dari putaran pertama dan terdampar jadi juru kunci.
Tapi setelah babak belur di dua kejuaraan tersebut Sepakbola Jerman melakukan perombakan besar, tim Nasional Jerman diwarnai wajah-wajah baru yang masih segar dengan visi dan kerangka permainan yang lebih modern hasilnya permainan Tim Jerman benar-benar aduhai.

Pada turnamen–turnamen berikutnya di bawah besutan Rudi Voller dan Juergen Klinsman yang nota bene adalah arsitek dengan jiwa muda, Jerman menjelma jadi team dengan permainan paling menawan dengan kerja sama tim dan strategi dari tim manager yang memadukan semangat Bavaria Jerman, dan kekompakan khas manajemen modern, dengan manajemen dan visi modern akhir tahun 2000an.
Tim muda Jerman yang di bentuk pada awal 2000 tersebut telah matang dan menjelma jadi tim yang ditakuti dan disegani di dunia.

Demikian juga PKS, partai yang di bentuk pada awal thn 2000-an setelah Indonesia babak belur dan memasuki era reformasi kepartaian, dengan pasukan–pasukan muda yang lebih pintar, lebih disiplin dan lebih terkonsep sekarang telah menjelma menjadi profil–profil matang.

Mereka bagai anak panah yang siap dilepaskan ke gelanggang politik nasional menggantikan tokoh–tokoh tua yang terbukti gagal membuat Indonesia ditakuti dan disegani di dunia.

Rizal Jenas, bungawidodo@yahoo.co.id

PKS Patut Ditiru Partai Lain

Mulai 16 Maret 2009 kita menyaksikan kampanye terbuka dari setiap partai politik peserta pemilu 2009. Tak banyak yang berubah, arak-arakan keliling kota, tebar spanduk dan aksesori kampanye, dan mengotori kota, lalu korban berjatuhan.

Apakah belum ada metode lain untuk berkampanye yang lebih manusiawi? Mengapa harus selalu mengeksploitasi masyarakat bawah untuk kepentingan sesaat? Padahal kita tahu perkembangan teknlogi informasi sangat massif di negeri ini, bukankah menggunakan media lebih simple dan murah?

Dari sekian parpol yang berkampanye, nampaknya hanya PKS yang lumayan terkordinir rapi, minimum resiko dan dijamin aman. Walaupun juga menggunakan metode konvensional dengan pengarahan massa, mereka nampak lebih humanis dan energik. PKS masih nampak memanusiakan manusia dengan tetap memenuhi standar pelayanan pada peserta kampanyenya.

Mungkin karena partai ini sangat terlatih mengelola massa dan anggotanya sehingga terbawa pada karakter mereka di lapangan. Karena itu partai lain harus mencontoh cara kampanye PKS yang meminimalkan resiko, menghargai pengguna jalan, menjaga kebersihan dan semangat yang terus bergelora.

Sudah saatnya musim kampanye tidak mengganggu aktivitas warga lain yang tidak terlibat

kampanye. Mengelola rakyat Indonesia yang lebih dari 200 juta ini tidak dapat mengandalkan politik semata, partai politik tidak boleh arogan sebagai satu-satunya variabel peubah, sehingga harus menghargai aktivitas non-politis dari warga lainnya. Selamat berkampanye semoga tidak ada korban lagi!

Topan Alif, mrto80an@yahoo.com

HNW: Satu Suara Sangat Menentukan

"Satu suara itu sangat menentukan . Karena itu jangan sampai tidak memilih," kata Hidayat.

PK-Sejahtera Online: YOGYAKARTA-Kampanye terbuka PKS di Yogyakarta dipusatkan di Lapangan Mandala Krida, Selasa (17/3). Kampanye menampilkan juru kampanye nasional PKS Hidayat Nurwahid dan dihadiri oleh ribuan kader dan simpatisan PKS dari berbagai wilayah di Yogya, seperti Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunung Kidul, dan dari kota Yogya sendiri. Kampanye dimeriahkan oleh grup band GIGI dan personil Srimulat Tarsan.

Dalam orasinya, Hidayat Nurwahid mengajak massa yang hadir untuk menjadikan Pemilu sebagai sarana untuk menghukum mereka-mereka yang selama ini tidak amanah, menunjukkan perilaku yang tidak berpihak pada rakyat, dan korupsi. Karena itu Hidayat berharap rakyat Indonesia memanfaatkan momen pemilu sebaik-baiknya untuk memilih wakil-wakil rakyat yang berkualitas.

"Satu suara itu sangat menentukan . Karena itu jangan sampai tidak memilih," kata Hidayat.

Dalam konferensi pers usai memberikan orasi, Hidayat menyampaikan bahwa komunikasi yang dijalin partai-partai politik yang ramai belakangan ini sifatnya baru penjajagan. Baru membangun komunikasi politik. Belum mengarah pada koalisi.

Keputusan siapa berkoalisi dengan siapa baru akan ditentukan setelah ada hasil Pemilu legislatif. "Semua partai kalau Anda tanya pasti menjawab menunggu Pemilu legislatif," katanya.

Pasalnya, hasil pemilu legislatiflah yang akan menentukan siapa menggandeng siapa. "Kalau perolehan suara PKS signifikan sesuai dengan target yang ditetapkan Majelis Syuro sebesar 20 persen tentu kita yang menggandeng, bukan digandeng," imbuh dia.