Revisi Kampanye: PPP Kacau, PKS Tenang

INILAH.COM, Jakarta - Kampanye damai yang diikrarkan parpol tak menemukan bukti di lapangan. Di hari pertama, partai politik bahkan sudah kisruh dengan KPU. Pemicunya tak lain jadwal kampanye yang mendadak direvisi. Ditengarai, perubahan itu terkait dengan penyesuaian jadwal cuti SBY.

Kenaifan KPU menyangkut jadwal kampanye itu kini langsung dirasakan partai politik. Para peserta pemilu itu kerepotan dengan jadwal kampanye baru yang resmi dimulai Senin (16/3) hingga 5 April mendatang.

Namun KPU punya dalih. Naifnya, dalih yang muncul terasa tak masuk akal. KPU bilang jadwal harus direvisi karena terjadi kesalahan pada proses pencetakan jadwal. “Yang di-print ada kesalahan,” kata Ketua KPU A Hafiz Anshary, Selasa (17/3) di Jakarta.

Hafiz menjelaskan, dalam SK bernomor 173 (tentang jadwal kampaye partai politik, red) terjadi kesalahan oleh pihak Pokja Kampanye KPU. Meskipun begitu, karena mendapat protes keras dari sejumlah partai politik, KPU tampaknya keder juga.

“Besok (Rabu, 18/3) semua parpol akan diundang untuk menyelesaikan jadwal kampanye ini,” terang gurubesar IAIN Antasari Banjarmasin ini. Menurut Hafiz, dalam pertemuan itu akan disinkronkan semua jadwal partai politik agar tidak mengacaukan jadwal.

SK KPU NO 173/2009 adalah hasil revisi SK KPU No 115/2009. Perubahan SK tersebut diperbaiki, karena belakangan diketahui terdapat partai yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Kemudian KPU mengeluarkan SK baru 173/2009 tertanggal 13 Maret 2009. Namun, dalam SK terbaru tersebut ternyatamasih ditemukan kesalahan yang sama.

Namun jelas perubahan itu sangat merepotkan parpol. Sejumlah pengurus partai politik peserta pemilu menilai perubahan jadwal kampanye rapat umum yang ditetapkan KPU itu sangat mengganggu persiapan kampanye mereka di daerah-daerah.

“Persiapan kita terganggu karena menyangkut izin, teknis lapangan, dan anggaran,” kata Sekjen PPP Irgan Chairul Mahfiz.

Namun bagi PKS perubahan jadwal kampanye partai politik tak banyak menganggu jadwal. Meski masih menggunakan SK KPU 115/2009 (jadwal lama), PKS tetap bisa mensosialisaikan programnya. “Memang agak menganggu, tapi kami masih bisa berpatokan pada jadwal lama,” kata Humas DPP PKS Mabruri, Selasa (17/3).

Menurut dia, setelah pihaknya membandingkan jadwal kampanye lama dan jadwa baru, meski terjadi perbedaan namun tidak secara keseluruhan mengalami perubahan. “Sebenarnya tidak signifikan perubahan jadwal itu bagi PKS. Seperti kampanye hari ini semua seusai jadwal lama,” katanya.

Selasa (17/3) ini beberapa petinggi PKS berkampanye sesuai jadwal lama yang dikeluarkan KPU. Seperti anggota Majelis Syura DPP PKS Hidayat Nur Wahid kampanye di Yogyakarta. Sedangkan Presiden PKS Tifatul Sembiring melakukan kampanye di Kepulauan Riau.

Selain partai politik, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nur Hidayat Sardini juga menyayangkan keruwetan jadwal kampanye partai politik. Padahal, menurut dia, KPU memiliki cukup banyak waktu untuk menyusun jadwal kampanye secara komperhensif.

“Kampanye pemilu kali ini ‘kan sembilan bulan, harusnya KPU memiliki banyak waktu untuk menyusun jadwal kampanye. Sepertinya KPU menyia-nyiakan waktu yang banyak itu,” katanya, Selasa (17/3).

Sementara, kalangan Istana membantah keras tudingan campur tangan Istana atas perubahan jadwal kampanye yang disesuaikan dengan cuti Presiden SBY. Jubir Kepreresiden, Andi Mallarangeng menegaskan tidak mungkin intervensi perubahan jadwal dilakukan kalangan Istana.

“Tidak benar (intervensi KPU). Kami menghargai independensi KPU. Justru kami yang akan menyesuaikan diri dengan keputusan KPU,” tandasnya dalam pesan singkat. [P1]